• BPKAD Kutai Timur

Pengesahan Raperda APBD-P 2017 Kutim Alami Penundaan

Pengesahan APBD Perubahan Kutim 2017 terancam molor. Meski dijadwalkan harus segera dirampungkan keseluruhan tubuh APBD itu menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada bulan ini, ada ancaman keterlambatan akibat pemerintah pusat yang terlambat memberi arahan.

Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan, bisa jadi pengetokan APBD Perubahan Kutim 2017 dilakukan pada Oktober. Sebab, faktor keterlambatan pihak pusat yang tak seirama dengan keinginan daerah.

"Sebenarnya kami mau secapatnya mengesahkan APBD. Tapi karena PMK (peraturan menteri keuangan) baru muncul mengabarkan bahwa keuangan defisit, jadi kami baru tahu, sehingga tak bisa bersegera," ucap Mahyunadi.

Kemudian, Pemkab bersama DPRD Kutim dan Badan Anggaran (Banggar) akan tetap kebut siang-malam pembahasan keuangan daerah tersebut agar segera bisa dicetak menjadi perda, ia menambahkan.

"Kalau sempat September, maka sangat baik. Namun, jika harus molor, paling tidak dilaksanakan pada pekan pertama Oktober," ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2017, disepakati bahwa APBD Perubahan Kutim turun Rp 78 miliar, dari sebelumnya Rp 2,6 triliun, jadi Rp 2,53 triliun.

Mahyunadi juga menjelaskan, angka tersebut besar kemungkinan tak akan berubah, sebab sudah diketok palu dalam KUPA PPAS. Namun, dia menyatakan, proyek-proyek bernilai besar yang tak prioritas mendapat tetap mendapat lampu merah, alias stop dulu karena keuangan Kutim yang semakin defisit. Terutama proyek-proyek yang belum dikerjakan atau masih dalam tahap proses lelang.

"Adapun keuangan Kutim saat ini dipangkas sebesar Rp 205 miliar pada dana bagi hasil (DBH) sehingga menjadi Rp 2,4 triliun. Sedangkan danba alokasi umum (DAU) turun menjadi Rp 545 miliar, karena dikurangi Rp 45 miliar," pungkasnya.

Sumber : KLIKSANGATTA.COM